PENCATATAN AKUNTANSI

Table of Contents

PENCATATAN AKUNTANSI

PENCATATAN AKUNTANSI

PENCATATAN AKUNTANSI

1. Angsuran Pajak (PPh Pasal 25)
Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:
Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25   xxx
      Kas                                           xxx
2. Kredit Pajak
Kredit pajak terdiri dari:
a. Kredit pajak dalam negeri
Kredit pajak dalam negeri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu PPh Pasal 21, 22 dan 23. Kredit pajak dalam negeri untuk Wajib Pajak Badan terdiri atas PPh Pasal 22 dan 23.
b. Kredit pajak luar negeri
Kredit pajak luar negeri baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan adalah PPh Pasal 24.
c. PPh yang dibayar sendiri
PPh yang dibayar sendiri terdiri atas angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar setiap bulan ataupun fiskal luar negeri.
3. Pajak Akhir Tahun
PPh yang harus dilunasi pada akhir Tahun Pajak dihitung dengan cara: PPh yang terutang atas seluruh penghasilan (yang merupakan objek pajak) selama Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan Kredit Pajak yaitu PPh yang dilunasi dalam Tahun Pajak berjalan baik yang dibayar sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Hasil perhitungan PPh pada akhir tahun tersebut, dapat mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar, sebagai berikut:
a. Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
PPh Badan        xxx
PPh Pasal 28Axxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)xxx
b. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
PPh Badanxxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)xxx
Utang PPh pasal 29xxx
Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:
Utang PPh Pasal 29xxx
Kasxxx
4. Beban Pajak
Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf k UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan Wajib Pajak sehingga pada penghitungan penghasilan kena pajak akhir tahun, harus dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk itu, pengeluaran-pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban periode berjalan pada Laporan Laba/Rugi. Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak mencakup:
a. beban (penghasilan) pajak kini;
b. penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
c. jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
d. jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
e. jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak kini;
5. Pajak Tangguhan
Menurut PSAK 46, pajak tangguhan timbul akibat adanya beda waktu/sementara. Beda waktu artinya keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset/kewajiban pajak tangguhan, tetapi beda tetap tidak.
a. Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan
Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode.  Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.
b. Aset Pajak Tangguhan (deferred tax assets)
Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
c. Kewajiban Pajak Tangguhan (deferred tax liabilities)
Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
d. Pencatatan dan Penyajian
Pencatatan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan:
Aset pajak tangguhanxxx
Pendapatan pajak tangguhanxxx
Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan:
Beban pajak tangguhanxxx
Kewajiban pajak tangguhan        xxx
Penyajian pajak tangguhan:
X Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca
X Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (prepaid taxes) dan kewajiban pajak kini (tax payable)
X Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar
X Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca
X Beban (penghasilan)  pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba/rugi
X Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh Pasal 29