Ketua Wandik Bogor: Pungli Sekolah Melawan Hukum

Ketua Wandik Bogor: Pungli Sekolah Melawan Hukum

Ketua Wandik Bogor Pungli Sekolah Melawan Hukum

Masih munculnya kasus pungutan uang liar (pungli), menjual lks atau buku di sekolah tertentu

merupakan perbuatan melawan hukum. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Apendi Arsyad, menilai bahwa berdasarkan PP No. 17 tahun 2010 (jo PP 66 tahun 2010) tentang penyelenggaraan dan pendidikan  pasal 198 ditegaskan bahwa Komite Sekolah baik perseorangan dilarang melakukan beberapa hal.

Pertama, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar

, pakaian seragan atau bahan pakaian seragam di Satuan pendidikan. Kedua, memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua atau walinya di satuan pendidikan. Ketiga, mencederaikan integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.

 

“Keempat, mencederaikan integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung. Kelima, melaksanakan kegiatan yang mencedarai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung,” tambhanya.

Kemudian, lanjut Apendi, Komite Sekolah di pasal 205 menegaskan memiliki

dua fungsi pengawasan. Pertama, komite sekolah atau madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

“Kedua, hasil pengawasan oleh komite sekolah atau madrasah dilaporkan kepada rapat orangtua atau wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepsek atau madrasah dan Dewan Guru,” jelasnya. (Nisa)

 

Sumber :

https://appliedanimalbehaviour.com/